MediaGO – Sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tak lagi sekadar mengganggu pemandangan atau menimbulkan bau tak sedap, tapi telah berkembang menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kualitas hidup warga.
Persoalan persampahan di Tangsel dinilai tak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan darurat atau solusi tambal sulam.
Diperlukan pembenahan menyeluruh yang menyentuh akar persoalan, mulai dari kebijakan hingga implementasi di lapangan.
Eks Anggota DPRD Provinsi Banten, Zaid El Habib, menilai sumber masalah utama justru terletak pada lemahnya peran Pemerintah Kota dalam memimpin tata kelola persampahan secara terintegrasi.
“Pengelolaan sampah membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Pemerintah daerah seharusnya berperan sebagai inisiator, regulator, sekaligus pengendali mutu. Tanpa itu, sampah akan terus menumpuk dan menjadi beban sosial serta lingkungan,” ujarnya dikutip 20 Januari 2026.
Baca juga: Polusi Udara Tangsel Jadi Sorotan, Simak Alasannya!
Masalah Sistemik, Bukan Semata Kesalahan Warga
Selama ini, masyarakat kerap disorot sebagai penyebab utama persoalan sampah. Namun menurut Zaid, pola pikir tersebut keliru.
Tanpa sistem yang adil, terukur, dan konsisten, kesadaran warga sulit tumbuh secara kolektif.
Persampahan merupakan urusan publik yang menuntut kebijakan komprehensif, bukan sekadar imbauan moral.
Tangsel, kata dia, perlu segera meninggalkan pola lama kumpul–angkut–buang, dan beralih ke sistem pengelolaan berbasis siklus serta nilai ekonomi.
“Jika sampah dikelola dengan benar, ia bukan beban, melainkan sumber daya,” tegasnya.
Ekosistem Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir
Pengelolaan sampah idealnya dibangun sebagai ekosistem yang saling terhubung, mulai dari rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir.
Di tingkat hulu, penguatan bank sampah berbasis warga menjadi kunci, bukan hanya sebagai sarana edukasi, tetapi juga penggerak ekonomi sirkular.
Sampah organik dapat diolah melalui biopori maupun teknologi ramah lingkungan seperti Black Soldier Fly (BSF) atau maggot yang terbukti efektif mengurangi volume sampah.
Setiap kelurahan juga idealnya memiliki TPS3R sebagai pusat pengolahan lokal agar beban TPA tidak terus meningkat.
Di level kecamatan, pengembangan Refuse Derived Fuel (RDF) dinilai strategis untuk mengelola residu sekaligus menghasilkan energi alternatif.
Sementara di TPA, penerapan sanitary landfill harus menjadi standar mutlak demi mencegah pencemaran lingkungan jangka panjang.
Butuh Kebijakan Tegas dan Transparan
Seluruh konsep tersebut tak akan berjalan tanpa kebijakan yang tegas dan berkeadilan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu segera menerapkan kewajiban pemilahan sampah dari sumber, disertai insentif dan disinsentif yang jelas.
Skema tarif berbasis volume juga dinilai lebih adil, terutama untuk sektor komersial dan pasar tradisional yang menjadi penyumbang sampah terbesar.
Pengelolaan sampah pasar pun harus ditangani secara khusus dan terpisah dari sampah rumah tangga.
Selain itu, keterbukaan data persampahan menjadi hal mutlak agar publik dapat melakukan pengawasan secara objektif.
Tak kalah penting, peran pemulung dan pengepul sebagai sektor informal harus diintegrasikan secara resmi dalam sistem, bukan justru disisihkan.
Baca juga: 5 Rekomendasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Jakarta
Peta Jalan, Bukan Sekadar Kritik
Gagasan ini ditegaskan bukan sebagai kritik kosong, melainkan peta jalan realistis agar Tangsel tidak kalah oleh persoalan sampahnya sendiri.
Zaid mengaku menyampaikan pandangannya berdasarkan pengalaman panjang di pemerintahan daerah, mulai dari DPRD Kabupaten Tangerang hingga DPRD Provinsi Banten.
“Saya memahami proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan kebijakan. Yang saya sampaikan adalah kegelisahan sebagai warga sekaligus bentuk kepedulian,” ungkapnya.
Jika pembenahan tidak segera dilakukan, persoalan sampah dikhawatirkan akan berkembang menjadi krisis ekologis dan sosial dengan biaya yang jauh lebih mahal bagi masa depan Kota Tangsel.
