Pajak Trump kian mencekik, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Indonesia sedang berusaha keras untuk menurunkan tarif impor yang dikenakan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap beberapa produk ekspor utama Indonesia. Produk-produk itu antara lain garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang.
Menurut Airlangga, tarif yang dikenakan kepada produk Indonesia saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang diterapkan pada produk dari negara lain di Asia Tenggara atau negara Asia lainnya. Hal ini membuat produk Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar Amerika.
“Sekarang untuk produk ekspor utama Indonesia seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang itu mendapatkan tarif lebih tinggi dibandingkan negara pesaing, baik dari ASEAN maupun negara Asia lainnya,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025) lalu.
Pajak Trump Memberatkan Indonesia
Ia menjelaskan bahwa rata-rata tarif pajak Trump untuk produk tekstil dan garmen Indonesia saat ini berkisar antara 10% hingga 37%. Namun, sejak diberlakukannya tambahan tarif sebesar 10% selama 90 hari terakhir, tarif tersebut semakin membebani eksportir Indonesia.
“Nah, dengan adanya tambahan tarif 10% selama 90 hari, maka tarif produk kita bisa naik jadi 20% sampai 47%. Ini tentu menambah beban ekspor kita,” jelasnya.
Yang menjadi perhatian pemerintah, tambah Airlangga, adalah kenyataan bahwa beban biaya tambahan atau pajak Trump ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh pembeli di Amerika. Sebaliknya, para pembeli meminta agar sebagian dari beban tarif ini dibagi dengan eksportir Indonesia. Hal ini membuat biaya produksi dan pengiriman produk Indonesia ke AS menjadi lebih mahal akibat dampak dari upaya pajak Trump.
“Tambahan biaya ini tidak sepenuhnya dibayar oleh pembeli, tapi diminta agar dibagi juga dengan Indonesia. Ini jadi masalah karena mengurangi keuntungan eksportir kita,” ujarnya.
Melihat kondisi ini, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah diplomasi untuk menurunkan tekanan pajak Trump. Airlangga mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan negosiasi dengan pihak AS, termasuk dengan tim Presiden Donald Trump, agar tarif yang dikenakan terhadap Indonesia bisa diturunkan atau disesuaikan dengan negara pesaing.
Dalam pembicaraan tersebut, Airlangga juga menyampaikan pentingnya kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan AS. Kerja sama ini tidak hanya soal perdagangan, tapi juga mencakup pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi digital, dan ketahanan rantai pasok antarnegara.
“Saya juga menyampaikan bahwa kerja sama di bidang pendidikan, sains, ekonomi digital, dan keamanan ekonomi juga penting untuk diperkuat,” tegasnya.
Kabar baiknya, kedua negara sudah sepakat untuk menyelesaikan proses negosiasi ini dalam waktu 60 hari. Dalam waktu tersebut, Indonesia dan AS akan membahas berbagai hal penting yang akan dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama resmi.
“Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menyelesaikan negosiasi ini dalam 60 hari. Kerangka kerja atau framework-nya sudah disetujui,” kata Airlangga.
Kerangka kerja tersebut mencakup kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, kerja sama terkait mineral penting (critical minerals), serta penguatan rantai pasok yang tangguh dan tahan terhadap krisis.
Selama dua bulan ke depan, negosiasi terkait pajak Trump ini akan dilakukan dalam beberapa putaran. Bisa satu kali, dua kali, atau bahkan tiga kali pertemuan, tergantung kebutuhan. Pemerintah berharap, di akhir proses ini, bisa tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Hasil pertemuan-pertemuan itu akan ditindaklanjuti. Harapannya dalam waktu 60 hari, semua bisa dituangkan ke dalam bentuk perjanjian resmi antara Indonesia dan AS,” jelas Airlangga.
Pemerintah Indonesia berharap bahwa negosiasi terkait pajak Trump bisa menghasilkan kebijakan tarif yang lebih adil, agar produk-produk Indonesia bisa bersaing secara sehat di pasar global, khususnya di Amerika Serikat yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.
