MediaGo – Kedaulatan Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman dari konflik bersenjata maupun agresi militer. Di tengah persaingan geopolitik global, spionase dan intervensi asing juga menjadi ancaman serius yang berpotensi menggerogoti kepentingan nasional, memengaruhi stabilitas politik, hingga mencampuri arah kebijakan negara.
Ancaman tersebut tidak selalu datang melalui kekuatan militer. Operasi intelijen, pengumpulan informasi strategis, penetrasi kepentingan politik, hingga upaya memengaruhi pengambilan keputusan dapat menjadi instrumen tekanan terhadap sebuah negara.
Pengamat Intelijen, Muhammad Arbani, menilai Indonesia membutuhkan perangkat hukum khusus untuk menghadapi potensi ancaman tersebut.
Ia mendorong pembentukan Undang-Undang Anti-Spionase dan Intervensi Asing agar negara memiliki landasan hukum yang kuat dalam melindungi kedaulatan nasional.
Menurut Arbani, intervensi asing tidak boleh dipandang sebagai persoalan diplomatik biasa apabila aktivitas tersebut telah mengarah pada upaya mencampuri urusan politik dalam negeri, mengganggu stabilitas pemerintahan, atau menimbulkan kerugian bagi negara.
“Jadi memang sangat penting kita punya satu undang-undang anti-spionase asing, jadi undang-undang anti-intervensi dan spionase asing. Itu sangat penting, kenapa? Karena spionase dan intervensi asing ini macam-macam. Bisa saja intervensi secara politik, jadi ada upaya asing, tangan-tangan asing dengan rencana menggulingkan sebuah pemerintahan atau mengganggu kestabilan politik, kemudian juga untuk melakukan tindakan lain yang mengakibatkan kerugian terhadap negara,” ujar Arbani.
Kedaulatan Jangan Menjadi Korban Permainan Geopolitik
Dalam konstelasi geopolitik, kepentingan suatu negara tidak selalu dijalankan melalui jalur diplomasi terbuka.
Persaingan pengaruh, kepentingan ekonomi, akses terhadap informasi strategis, dan perebutan posisi politik dapat menjadi bagian dari dinamika hubungan antarnegara.
Indonesia, dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik serta kekayaan sumber daya alam dan kepentingan ekonominya, memiliki kepentingan besar untuk memastikan seluruh keputusan nasional tetap berada di tangan institusi negara yang berdaulat.
Karena itu, penguatan sistem kontraintelijen dan perlindungan informasi strategis menjadi bagian penting dari pertahanan negara.
Namun, upaya tersebut harus dibangun di atas aturan hukum yang tegas, bukan semata-mata berdasarkan kecurigaan terhadap pihak asing.
Arbani mengingatkan, persoalan mendasar yang perlu dibenahi adalah kepastian hukum bagi aparat dalam menangani dugaan aktivitas spionase maupun intervensi asing.
Ia menilai, tanpa definisi dan ketentuan pidana yang jelas, aparat penegak hukum berpotensi menghadapi keterbatasan dalam menentukan tindakan yang dapat dilakukan terhadap aktivitas yang benar-benar mengancam kepentingan nasional.
“Dan juga UU Spionase dan intervensi asing ini sangat penting sekali menjaga kedaulatan negara agar para penegak hukum juga bisa bertindak tidak pada area abu-abu, jadi sekali lagi tidak bertindak tidak pada area abu-abu dan memiliki legitimasi yang jelas tentang apa itu spionase, apa itu intervensi asing dan apa hukumannya bagi pihak asing yang melakukan spionase dan telah melakukan intervensi asing di Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, negara membutuhkan institusi yang memiliki kapasitas memadai untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengantisipasi operasi intelijen asing sebelum berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional.
“Jadi ada legitimasi secara hukum yang jelas untuk para penegak hukum untuk bertindak karena sekarang ini penegak hukum berjalan di area abu-abu. Mereka enggak bisa asal menindak kalau tidak ada regulasinya. Sekali lagi mereka tidak bisa asal menindak kalau tidak ada regulasinya,” ungkapnya.
Meski demikian, penguatan kewenangan intelijen tidak boleh dimaknai sebagai pemberian kekuasaan tanpa batas.
Mekanisme pengawasan, akuntabilitas, perlindungan hak warga negara, serta pembagian kewenangan antara BIN, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya harus dirumuskan secara cermat.
Sebab, ancaman spionase asing memang harus dihadapi dengan ketegasan. Namun, tindakan negara juga harus memiliki dasar hukum, bukti yang dapat diuji, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Pada akhirnya, persoalan spionase dan intervensi asing bukan sekadar urusan intelijen. Ini menyangkut kemampuan Indonesia menjaga independensi politik, melindungi informasi strategis, dan memastikan kepentingan nasional tidak dikendalikan oleh kekuatan dari luar.
Negara tidak boleh lengah menghadapi ancaman yang bekerja secara senyap. Namun, negara juga tidak boleh menjadikan dalih keamanan nasional sebagai pembenaran untuk bertindak di luar hukum.
Kedaulatan Indonesia harus dijaga dengan intelijen yang kuat, regulasi yang tegas, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Meski demikian, Arbani menilai kinerja intelijen Indonesia selama ini sudah berjalan dengan baik dan maksimal dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara.
Kendati belum ditopang regulasi khusus yang secara tegas mengatur spionase dan intervensi asing, aparat intelijen dinilai tetap berupaya menjalankan fungsi pengamanan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman nasional.
Dengan adanya payung hukum yang jelas, kerja intelijen diharapkan semakin kuat, terukur, dan memiliki landasan kewenangan yang tegas.
“Sebab, menjaga kedaulatan negara bukan hanya membutuhkan kesiapsiagaan aparat, tetapi juga dukungan regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi setiap langkah yang dilakukan demi kepentingan nasional,” tutup Arbani.
