Kawasan Raja Ampat di Papua Barat dikenal sebagai surga bawah laut dengan kekayaan alam yang luar biasa. Namun, di balik keindahannya, terdapat aktivitas pertambangan yang memunculkan kekhawatiran akan dampak lingkungan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa terdapat lima perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan di wilayah ini. Salah satunya bahkan tengah menjadi sorotan karena dituding merusak ekosistem.
Berikut daftar lima perusahaan tambang di Raja Ampat, beserta perkembangan terbaru dari polemik yang menyertainya sebagaimana dikutip dari Detik.com di Jakarta, Minggu (8/6/25):
1. PT Gag Nikel – Satu-satunya yang Aktif Berproduksi
Dari kelima perusahaan yang tercatat, hanya PT Gag Nikel yang saat ini aktif melakukan produksi nikel. Perusahaan ini berstatus Kontrak Karya (KK) dan terdaftar dalam aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akta perizinan 430.K/30/DJB/2017. Luas wilayah izin usaha tambangnya mencapai 13.136 hektare.
PT Gag Nikel merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), salah satu BUMN tambang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini juga termasuk dalam daftar 13 perusahaan yang diperbolehkan melanjutkan kegiatan pertambangan di kawasan hutan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004.
Namun, belakangan PT Gag Nikel menuai sorotan dan kritik dari masyarakat serta pegiat lingkungan karena diduga merusak alam Raja Ampat.
2. PT Anugerah Surya Pratama
PT Anugerah Surya Pratama termasuk dalam daftar perusahaan tambang yang memiliki izin usaha di Raja Ampat. Meski demikian, saat ini perusahaan ini belum aktif melakukan kegiatan produksi secara masif seperti PT Gag Nikel.
Informasi lebih lanjut mengenai status operasional dan wilayah izin PT Anugerah Surya Pratama belum dipublikasikan secara terbuka.
3. PT Kawei Sejahtera Minin
Sama seperti Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining juga memiliki izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Aktivitas operasional perusahaan ini masih terbatas atau belum tercatat aktif dalam produksi skala besar.
4. PT Mulia Raymon
Perusahaan ini menjadi salah satu pemegang izin tambang di wilayah yang sensitif secara ekologis ini. Namun, belum ada laporan aktivitas signifikan yang dilakukan oleh PT Mulia Raymond di lapangan.
5. PT Nurham
PT Nurham juga masuk dalam daftar perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan di Raja Ampat, namun seperti tiga perusahaan lainnya, status aktivitas produksinya belum tercatat aktif.
Tinjauan Langsung dari Menteri ESDM
Tudingan terhadap PT Gag Nikel yang dianggap merusak alam memicu reaksi dari pemerintah pusat. Pada Sabtu, 7 Juni 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turun langsung ke Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, untuk mengecek situasi di lapangan.
Dalam keterangan tertulisnya, Bahlil mengatakan:
“Saya itu datang ke sini untuk mengecek langsung aja kepada seluruh masyarakat, dan teman-teman kan sudah lihat dan saya juga melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya (inspektur tambang).”
Kehadiran Bahlil menunjukkan perhatian pemerintah terhadap isu lingkungan di kawasan konservasi tersebut. Ia menekankan bahwa hasil dari kunjungannya akan diverifikasi secara teknis oleh tim inspektur tambang Kementerian ESDM.
Kementerian Tidak Ditemukan Masalah Serius
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan awal, tidak ada masalah signifikan yang ditemukan di wilayah tambang PT Gag Nikel.
“Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini gak ada masalah,” ujar Tri.
Namun demikian, pihaknya tetap menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi lebih lanjut di beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada di Raja Ampat.
Tri menegaskan bahwa timnya akan mengevaluasi aktivitas pertambangan secara menyeluruh. Hasil dari inspeksi itu akan menjadi dasar bagi Menteri ESDM untuk mengambil keputusan lebih lanjut.
“Evaluasi ini akan kami lakukan secara komprehensif, untuk memastikan apakah kegiatan pertambangan ini benar-benar berjalan sesuai dengan regulasi, terutama menyangkut dampak lingkungan,” ungkap Tri.
Tambang vs Konservasi
Isu pertambangan di Raja Ampat menjadi dilema besar: di satu sisi, terdapat potensi sumber daya alam yang bernilai tinggi, sementara di sisi lain, kawasan ini adalah salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia yang dilindungi secara nasional dan internasional.
Keterlibatan aktif pemerintah dalam mengawasi dan menindaklanjuti pengaduan publik merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam.
Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tapi juga warisan dunia. Kegiatan tambang, bila dilakukan, harus memenuhi standar tertinggi dalam hal lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kunjungan Menteri ESDM dan inspeksi oleh tim teknis menunjukkan bahwa pemerintah serius menanggapi kekhawatiran masyarakat.
Namun, pengawasan ketat dan transparansi mutlak diperlukan agar keindahan dan kekayaan alam Raja Ampat tetap lestari untuk generasi mendatang.
