MediaGo – Sekolah tatap muka terbatas akan dimulai tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan syarat terkait pelaksaan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah ini. Apa saja? Berikut ulasannya.
Presiden Joko Widodo turut menyuarakan dukungan atas rencana pembukaan sekolah tatap muka per Juli 2021 besok. Kendati demikian, pembukaan sekolah tatap muka ini harus ekstra hati-hati, apalagi karena dilakukan di tengah lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah Indonesia.
Syarat Sekolah Tatap Muka
Syarat Pembelajaran Tatap Muka (TPM) ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah mengikuti rapat terbatas pada Senin (7/6) kemarin. Dan pada kesempatan itu, rupanya Jokowi mengeluarkan 5 poin instruksi terkait pembukaan sekolah tatap muka.
“Bapak Presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap muka dilakukan secara terbatas,” tutur Budi Gunadi, dikutip pada Selasa (8/6).
Instruksi pertama Jokowi adalah pembelajaran tatap muka hanya boleh digelar dengan kapasitas maksimal 25 persen dari total siswa. Lalu untuk pembelajarannya pun sebaiknya dilakukan tidak lebih dari dua hari dalam sepekan.
“Ketiga, setiap hari maksimal hanya dua jam (pembelajaran),” terang Budi Gunadi. Lalu instruksi keempat adalah opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orangtua atau wali murid.
“Kelima, semua guru sudah harus selesai vaksinasi sebelum (pembelajaran tatap muka) dimulai,” imbuh Budi Gunadi. Karena itulah sang mantan Wakil Menteri BUMN mengimbau semua kepala daerah agar jatah vaksin yang sudah dikirim diprioritaskan bagi kelompok pengajar.
“Jadi mohon kepada kepala daerah, karena vaksin kita kirim ke daerah, prioritaskan guru dan lansia,” jelasnya. “Guru harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan.”
Berbeda dari sebelumnya, kini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memang menegaskan bahwa sekolah tatap muka harus dilakukan mulai Juli alias tahun ajaran baru 2021/2022. Nadiem sendiri menyoroti kualitas belajar siswa-siswi yang sulit tercapai bila terus melanjutkan pembelajaran daring.
Namun wacana ini jelas menuai pro dan kontra karena Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di beberapa daerah. Termasuk di antaranya Kudus yang lantas “menular” ke sejumlah daerah Jawa Tengah lain, atau Bangkalan Jawa Timur.
Perhimpunan Guru Tolak Sekolah Tatap Muka
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah jangan memaksakan agar PTM terbatas dilakukan serentak.
“Kami apresiasi adanya buku panduan penyelenggaran pembelajaran Pauddikdasmen di Masa Covid-19 yang sangat lengkap dan detil untuk persiapan PTM tetapi jangan lupakan risikonya juga,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim di Jakarta, Senin (7/6).
Bagi P2G, lanjutnya, ada dua indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka di awal tahun ajaran baru Juli 2021 nanti.
Yaitu tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian sekolah sudah memenuhi semua daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka yang berisi 11 item.
“Dua hal ini tidak bisa ditawar-tawar,” kata Satriwan.
P2G sangat berharap desakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim agar sekolah harus dibuka Juli 2021 tanpa tawar-menawar, hanya berlaku bagi sekolah yang vaksinasi gurunya rampung dan sudah diberikan asesmen kelayakan oleh Pemda untuk memulai PTM. Karena fasilitas prokes penunjang sudah terpenuhi.
Sedangkan bagi sekolah yang belum, maka opsi perpanjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah yang terbaik.
P2G memandang kebijakan tatap muka Juli 2021, tidak bisa dilakukan serentak di 514 kota/kab dan 34 provinsi, dengan jumlah 435 ribu sekolah.
“Ada daerah yang sudah bisa melakukan PTM tetapi ada juga yang masih PJJ,” kata Satriwan.
