Sejak pertengahan Juli 2025 kemarin, industri finansial digital dihebohkan dengan rencana pemerintah yang akan meluncurkan platform Payment ID. Tujuannya sederhana yakni untuk mempermudah masyarakat Indonesia dalam bertransaksi keuangan secara digital.
Namun sayangnya, peluncuran sistem keuangan digitalisasi Payment ID ini menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Alasannya karena masyarakat merasa jaminan transaksi finansial bersifat privasi terancam. Benarkah begitu?
Apa Itu Payment ID?
Payment ID adalah platform sistem pembayaran terpusat yang dikembangkan Bank Indonesia untuk mengidentifikasi aktivitas dan transaksi keuangan melalui satu identitas yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Seluruh transaksi digital kamu akan tercatat secara real time. Mulai dari transaksi yang meliputi rekening bank pribadi, transaksi melalui QRIS, kartu kredit dan pembiayaan serta transaksi e-wallet dan layanan perbankan digital lainnya.
Alasan Pengembangan Payment ID
Bersumber dari situs resmi Bank Indonesia, kehadiran platform Payment ID ini menjadi bentuk inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2030 mendatang. Pengembangan infrastruktur Payment ID berorientasi terhadap persiapan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang terintegrasi.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, mengungkapkan latar belakang pengembangan Payment ID dalam pertemuan Editors Briefing di Labuan Bajo pada 18 Juli kemarin. Adapun manfaatnya di antaranya:
- Mengintegrasi seluruh data finansial digital kamu, mulai dari informasi rekening bank pribadi, kartu kredit, e-wallet, sampai pinjaman online.
- Mempermudah pihak otoritas mengetahui profil keuanganmu secara menyeluruh. Dasar penilaian profil keuangan tersebut meliputi informasi pendapatan, pengeluaran, utang dan pinjaman sampai investasi.
- Mempermudah pihak otoritas mengetahui transaksi pinjaman online atau judi online.
- Mempermudah proses pengajuan kredit melalui sistem consent atau persetujuan langsung ke handphone calon nasabah tersebut.
- Menjaga profil keuangan melalui sistem BI-Payment Info.
- Menjamin keamanan data keuanganmu karena sistem persetujuan langsung dari pemilik data keuangan.
Pertimbangan Risiko Penggunaan Payment ID
Walaupun cukup memberi manfaat khususnya dalam hal integrasi data keuangan dan jaminan keamanan data digital tersebut. Namun, kamu tetap harus mengetahui pertimbangan risiko dari sistem Payment ID ini. Berikut ini sejumlah potensi risikonya, yaitu:
- Pemerintah atau institusi memiliki akses untuk menciptakan profiling ekonomi masyarakat melalui data kebiasaan belanja dan gaya hidup serta waktu dan lokasi transaksi keuangan. Alhasil masyarakat akan dikelompokkan berdasarkan aktivitas dan transaksi keuangan.
- Peluang diskriminasi ekonomi. Kelompok risiko kredit yang berpotensi tidak adil, memicu batasan akses layanan keuangan berdasarkan profil ekonomi yang dibuat pihak otoritas.
- Risiko pemblokiran secara sistemik khususnya akun bank berdasarkan algoritma tertentu. Kondisi yang demikian akan menyebabkan kesalahan sistem karena seluruh data terpusat.
- Risiko kebocoran data karena di-hack masih bisa terjadi yang bersumber dari pihak ketiga ataupun potensi data disalahgunakan oleh oknum internal.
- Bila menelaah lebih lanjut, fokus utama Payment ID diawal untuk menjamin keamanan dan privasi data keuangan terpatahkan sebab pemerintah atau pihak otoritas memiliki wewenang meninjau dan merekam seluruh aktivitas dan transaksi keuangan secara real time.
- Berdasarkan risiko di atas, maka kamu sebagai pemilik data tidak lagi memiliki kebebasan aktivitas keuangan bahkan perekonomian.
- Potensi penyalahgunaan data keuangan untuk kepentingan politik atau organisasi tertentu.
Setelah mengetahui apa itu Payment ID, alasan pengembangan dan pertimbangan risikonya. Bagaimana menurutmu? Apakah lebih banyak untungnya atau sebaliknya?
Terlepas dari itu, peluncuran di tanggal 17 Agustus 2025 nanti akan diundur dan hanya berfokus terhadai para penerima bansos untuk uji coba pelaksanaan sistem pembayaran terintegrasi ini.
