MediaGo – Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma menyadari bahwa saat ini semua orang bisa merasakan suhu politik terkait pemilu 2024 mulai menghangat. Mesin politik mulai bergerak seiring munculnya kandidat Calon Presiden (Capres) 2024 dan pembentukan koalisi partai politik.
Dalam pandangannya, ada tiga isu besar yang ramai dibicarakan banyak orang. Pertama, spekulasi tentang kandidat presiden. Ketika mendapatkan hasil survei terhadap publik yang dilakukan oleh sejumlah institusi, kita bisa melihat siapa yang punya peluang lebih besar untuk jadi presiden.
Kedua, pembentukan koalisi dari berbagai partai politik. Setidaknya ada tiga kelompok besar yang berkembang saat ini, yaitu PDI Perjuangan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), dan Koalisi Indonesia Baru (KIB).
“Koalisi sudah ada yang terbentuk, tetapi kita tidak tahu apakah koalisi ini akan bertahan atau berubah menjelang pemilu nanti. Ketiga, tentang apakah pemerintah yang baru dipilih akan melanjutkan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah sekarang,” kata Rizal dalam seminar Economic and Business Outlook pada pertengahan April 2023 lalu.
Diakuinya, situasi saat ini masih sangat tidak menentu, masih bisa berubah dengan mudah. Hasil polling yang saat ini dilihat hanya berfungsi sebagai indikator. Data akurat baru dapat didapat ketika memasuki 2024.
“Kita baru akan mendapatkan data yang akurat ketika memasuki 2024. Karena, saat ini kita belum tahu siapa kandidat yang sesungguhnya, juga berapa pasangan yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden nanti,” ucap Dosen Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya ini.
Memang sempat muncul wacana dan menjadi perdebatan tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Sebagian ekonom dan politikus mengatakan, seandainya situasi ekonomi tahun ini atau tahun depan baik, perlu memperpanjang masa pemerintahan presiden sekarang untuk beberapa tahun lagi agar tidak mengganggu tren positif tersebut.
Kalau ekonomi semakin tidak pasti atau tidak baik, kita juga perlu memperpanjang masa pemerintahan yang saat ini menjabat. Pemilu akan digelar sesuai waktu yang dijadwalkan. Pembicaraan tentang perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu seharusnya tidak ada lagi.
“Seharusnya kampanye pemilu nanti lebih berfokus pada isu kebijakan. Kita belum mendengar diskusi tentang hal ini di antara partai politik, karena tidak tahu siapa yang akan menjadi kandidat, sehingga tidak tahu cara pandang mereka tentang suatu isu yang penting bagi Indonesia,” ungkap Rizal.
Semua akan menjadi jelas pada 25 November 2023 yang menjadi tenggat waktu pendaftaran dan pengumuman kandidat. Setelah itu semua pihak bisa mendorong kandidat untuk berpikir dan bicara lebih banyak tentang isu kebijakan yang berdampak pada Indonesia.
