MediaGo – Rencana pemberlakukan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta kembali muncul. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD terus membahas sistem ERP yang saat ini masih dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Sebenarnya, rencana penerapan sistem ERP bukan hal yang baru muncul saat ini. Dalam penelusuran MediaGo, wacana ini sudah diusulkan sejak kepemimpinan Gubernur Sutiyoso pada 2004 silam. Saat ini, ERP menjadi opsi untuk menggantikan sistem 3 in 1.
Opsi sistem ERP diambil dengan menerapkan tarif berbayar pada kendaraan pribadi yang melintasi ruas jalan Blok M hingga Kota. Bang Yos, sapaan Gubernur Sutiyoso, ingin sistem tersebut berlaku mulai 2006.
Namun, pelaksanaan ERP tak kunjung terealisasi hingga diganti dengan sistem ganjil genap. Hingga di era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Joko Widodo (Jokowi), rencana penerapan sistem ERP tak kunjung terealisasi.
Kemudian, wacana penerapan ERP kembali muncul di era kepeminpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sistem ERP sempat dilakukan uji coba pada Juli 2014. Gerbang ERP terpasang di Bundaran Senayan, Jakarta Pusat.
Saat itu, Ahok menegaskan akan mengenakan tarif ERP antara Rp30 ribu sampai Rp100 ribu untuk kendaraan sekali melintas. Namun lagi-lagi, penerapannya tidak bisa berjalan pada 2014 dan baru bisa mulai diberlakukan pada 2016.
Wacana pembelakukan sistem ERP kembali dimunculkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan program jalan berbayar elektronik harus menjadi prioritas.
Anies menyambut usulan Ketua DPRD DKI dengan menyatakan tengah menyiapkan teknologi terbaru untuk penerapan sistem ERP. Dia tidak ingin konsep ERP di Jakarta masih menggunakan teknologi yang lama. Hingga masi kepemimpinan Anies berakhir, rencana sistem ERP tak kunjung terwujud.
Di masa Kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ini, wacana sistem ERP menyeruak kembali. Dikatakannya, aturan mengenai jalan berbayar elektronik ini masih terus dibahas di DPRD DKI Jakarta.
Namun, dijelaskan Budi, implementasi sistem ERP masih terbilang lama. Pasalnya, masih ada tujuh tahap pmbahasan yang harus dilewati. “Sekali lagi ERP masih proses. Masih lama, masih ada tujuh tahap proses,” kata Heru, Selasa (24/1/2023).
