MediaGo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia disokong oleh aktivitas dagang para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan eks walikota Solo ini dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, baru-baru ini. Oleh karenanya, menurut Jokowi, sektor UMKM perlu memperoleh perhatian khusus pemerintah.
Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah transisi pemerintahan era Jokowi yang akan digantikan oleh pemerintahan baru akan lebih gencar mendukung pelaku UMKM?
Baca juga: Pelaku UMKM Harus Melek Literasi Hukum, Ini Alasannya
Seperti yang sudah-sudah, pemerintahan baru umumnya memiliki kebijakan baru untuk menyempurnakan kebijakan sebelumnya. Termasuk kebijakan yang berkaitan dengan eksistensi UMKM di Tanah Air.
Pengamat UMKM, Muhammad Arbani mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam memajukan UMKM. Dirinya yakin, setelah masa pergantian tongkat estafet kepada kepemimpinan baru akan mampu melanjutkan apa yang telah dilakukan eks walikota Solo tersebut.
“Kalau bicara soal dampak transisi pemerintahan. Pertama berdampak dari apa? Dari policy atau kebijakan yang memudahkan UMKM berdiri seeprti legalitas? Maka tentunya mengikuti sejarah dan perkembangan zaman semakin kita maju dengan waktu hal-hal yang bersinggungan dengan pelayanan publik pasti dipermudah, pendirian PT perorangan untuk UMKM menjadi contoh keberhasilan pemerintahan Jokowi yang saya sangat yakin akan diteruskan oleh Prabowo,” papar Bani, sapaan akrab Muhammad Arbani dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).
“Namun jika kita berbicara terkait keinginan orang-orang untuk mendirikan sebuah usaha itu yang sedikit challenging ya mereka dalam mendirikan usaha mau skala Mikro, kecil maupun menengah hal utama yang mereka liat adalah aspek permodalan atau siapa yang akan memodalkan mereka?,” tambahnya.
Bani juga mendukung penuh, apa yang dikatakan Presiden Jokowi untuk mempermudah regulasi dalam hal pembiayaan UMKM.
“Jika perbankan, maka mereka akan melihat aturan yang berlaku seperti Compliance dan Risk Management dalam memberikan kredit tentu hal ini akan mengacu pada stabilitas perekonomian sebuah negara. Maka hal ini memerlukan certainty dari pemerintahan “transisi” ini mulai dari team player utama, yakni para menteri dan stakeholders terkait lainnya hal yang sama juga apabila pendanaan diberikan melalui investor selain bibit bobot dari usaha yang akan didanai maka stabilitas ekonomi negara menjadi faktor utama yang akan dilihat,” terangnya.
Baca juga: Aturan QRIS UMKM Berbayar, Pengamat: Jangan Berlakukan untuk Pelaku Mikro!
Untuk itu, transisi pemerintahan yang akan terjadi dirasa Bani, tak akan begitu berdampak pada eksistensi UMKM.
“Transisi pemerintahan yang akan terjadi sepertinya tidak terlalu berdampak pada UMKM karena dapat dilihat banyak kesamaan visi dan misi antara pemerintahan sekarang dan yang akan datang baik Presiden Jokowi dan bapak Prabowo sepertinya sama sama memiliki visi untuk kemajuan UMKM di Indonesia,” tutupnya.
