Para penyidik Korea Selatan menangguhkan upaya penegakan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat, hanya beberapa jam setelah kebuntuan dramatis di kompleks kepresidenan di Seoul. Penangguhan ini terjadi setelah deklarasi darurat militer singkat yang sempat menimbulkan kekacauan politik.
Pada dini hari, sekitar 80 polisi dan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO) memasuki kompleks kepresidenan untuk menahan Yoon guna diinterogasi. Namun, mereka terhalang oleh “tembok manusia” yang terdiri dari sekitar 200 tentara dan anggota pasukan pengamanan presiden. CIO melaporkan bahwa ada beberapa pertengkaran dengan “intensitas bervariasi” di lokasi.
“Kami sangat menyesalkan sikap tersangka yang tidak mengikuti proses hukum,” ujar juru bicara CIO pada Jumat sore. Meski surat perintah penangkapan tetap berlaku hingga 6 Januari dan dapat diperpanjang, CIO memutuskan untuk menunda upaya penegakan demi keselamatan semua pihak.
Tuduhan dan Proses Hukum Yoon Suk Yeol
Yoon, yang telah dicopot dari jabatannya setelah pemakzulan oleh parlemen bulan lalu, menghadapi berbagai tuduhan, termasuk memimpin pemberontakan — kejahatan yang dapat dihukum dengan penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Pengadilan sebelumnya menyetujui surat perintah penangkapan terhadap Yoon, menjadikannya presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang menghadapi tindakan hukum semacam itu saat masih menjabat.
Namun, Yoon, yang juga mantan jaksa, menolak tiga panggilan untuk diinterogasi. “Langkah-langkah keamanan akan diambil sesuai dengan proses hukum yang semestinya,” tegas tim keamanannya.
Adapun suasana di sekitar kompleks kepresidenan memanas, dengan ratusan pendukung Yoon berkumpul meski suhu dingin. Beberapa bahkan berkemah semalaman. Pendukung garis keras ini memegang plakat bertuliskan “Hentikan pencurian” dalam bahasa Inggris dan melambaikan bendera Amerika.
“Surat perintah penangkapan ini adalah tindakan ilegal dan tidak sah,” ujar pengacara Yoon dalam pernyataan resmi. Tim pembela juga telah mengajukan keberatan hukum ke Mahkamah Konstitusi dan pengadilan rendah.
Deklarasi Darurat Militer Korea Selatan yang Kontroversial
Ketegangan bermula pada 3 Desember, ketika Yoon secara mengejutkan mengumumkan darurat militer dalam pidato larut malam. Ia menuding oposisi telah “melumpuhkan urusan negara” dan mengklaim langkah itu diperlukan untuk melindungi Korea Selatan dari “ancaman elemen anti-negara.”
Namun, deklarasi itu dibatalkan hanya enam jam kemudian setelah parlemen, termasuk anggota partai Yoon sendiri, menolak langkah tersebut. Peristiwa ini memicu kekacauan politik yang meluas. Parlemen kemudian memakzulkan Yoon dan Perdana Menteri Han Duck-soo. Saat ini, Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok menjabat sebagai penjabat presiden.
Dalam laporan dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, Yoon dituduh memerintahkan pasukan untuk memasuki parlemen selama upaya pembatalan darurat militer. “Jika perlu, gunakan senjata untuk mendobrak pintu dan menyingkirkan anggota parlemen,” demikian bunyi ringkasan laporan.
Kim Yong-hyun kini menghadapi tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan dianggap sebagai tokoh kunci dalam operasi tersebut. Proses pemakzulan Yoon sendiri akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan persidangan dijadwalkan mulai 14 Januari. Keputusan ini diperkirakan memakan waktu hingga enam bulan.
Dalam surat kepada pendukungnya, Yoon menulis, “Saya akan berjuang sampai akhir untuk negara.” Ini adalah komentar publik pertamanya dalam beberapa minggu setelah menghilang dari pandangan publik.
Sementara itu, Partai Demokrat, oposisi utama, mendesak Yoon untuk mematuhi hukum. “Keluar dari kediaman Anda, tempat Anda bersembunyi dengan pengecut, dan patuhlah pada pelaksanaan surat perintah penangkapan Anda,” ujar mereka dalam pernyataan resmi.
Mahkamah Konstitusi telah menjanjikan prioritas tinggi untuk kasus ini, bersama dengan kasus pemakzulan lain yang diajukan terhadap pejabat pemerintahan Yoon. Situasi ini menjadi ujian besar bagi demokrasi dan sistem hukum Korea Selatan.
