Beberapa waktu belakangan ini masyarakat Indonesia berbahagia karena berita pemutihan BPJS kesehatan yang akan dilakukan di tahun 2025 ini. Benarkah program pemutihan BPJS 2025 tersebut?
Sebagai masyarakat yang cerdas, Anda harus memverifikasi semua bentuk informasi agar tidak tertipu. Perihal program pemutihan BPJS mandiri 2025 ini, kabarnya pemerintah menggelontorkan dana sampai Rp 20 triliun. Mari simak informasi selengkapnya berikut ini.
Apakah Ada Pemutihan BPJS Kesehatan 2025?
Setelah mendengar kabar berseliweran di media sosial dan internet mengenai pemutihan BPJS mandiri 2025. Terlintas satu pertanyaan, bisakah tunggakan bpjs diputihkan?
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti (23/10) di Kantor Kemenkeu, Jakarta, mengungkapkan kalau program pemutihan BPJS 2025 merupakan program pemerintah yang fokus terhadap para peserta BPJS di kelompok masyarakat tidak mampu atau miskin.
Lebih spesifik lagi dijelaskan kalau kebijakan pemutihan ini diperuntukkan untuk peserta BPJS yang menunggak dan pindah komponen. Misalnya saja peserta BPJS kesehatan kelompok peserta mandiri yang beralih jadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Yang terpenting negara hadir bagi peserta BPJS agar mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan, tapi tidak disalahgunakan. Jangan sampai orang yang mampu bayar tapi tidak membayar karena ada program pemutihan BPJS,” kata Ghufron.
Cek tagihan iuran BPJS Kesehatan Anda di artikel berikut ini 3 Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan di HP agar tidak menunggak untuk waktu yang lama.
Ali Ghufron mengatakan peserta yang menunggak BPJS mencapai 23 juta peserta dengan nilai tunggakan lebih dari Rp 10 triliun. Angka ini masih terus diverifikasi dengan teliti dan cermat, termasuk tagihan kesehatan lainnya.
Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan dana sebesar Rp 20 triliun dari APBN untuk menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan.
Pernyataan ini diiyakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk menghapus iuran tunggakan BPJS Kesehatan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyi Hadi (17/10) menyebut hingga saat ini pemerintah masih memverifikasi dan menghitung dengan cermat agar kebijakan pemutihan BPJS Kesehatan ini terealisasi di tahun 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sedang mempersiapkan dana tersebut meminta agar ada perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan guna anggaran yang sudah diberikan tidak dipergunakan untuk hal-hal di luar rencana. Salah satu langkahnya dengan melakukan evaluasi aturan yang sudah tidak relevan.
Pemerintah menjamin Program Pemutihan BPJS 2025 ini tidak mengganggu arus kas lembaga asuransi kesehatan pemerintah. Ghufron mengamanatkan kemudahan pemutihan BPJS ini jangan sampai dimanfaatkan oleh peserta yang sengaja menunggak.
Syarat dan Cara Pemutihan BPJS
Setidaknya ada lima poin yang perlu diperhatikan peserta BPJS yang ingin mengikuti program pemutihan BPJS Kesehatan ini. Berikut ini syarat dan cara pemutihan BPJS.
1. Peserta Mandiri Berganti jadi PBI
Kriteria utama peserta BPJS Kesehatan yang berhak mendapatkan penghapusan tunggakan iuran BPJS adalah peserta yang berpindah status. Peserta yang sebelumnya peserta mandiri dan menunggak, lalu pindah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jadi, pastikan Anda memiliki kriteria untuk pindah kepesertaan menjadi peserta PBI.
2. Iuran BPJS Ditanggung Pemda
Ali Ghufron menambahkan kriteria penerima program pemuthan BPJS Kesehatan ini. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iuran BPJS-nya ditanggung oleh pemerinah daerah namun ada sejumlah tunggakan bisa mengajukan program penghapusan tunggakan BPJS ini.
3. Peserta Terdaftar dalam DTSEN
Kemudian calon peserta yang berhak menerima program asuransi kesehatan pemerintah ini harus sudah terdaftar di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ghufron melanjutkan bahwa peserta yang berhak menerima program penghapusan tunggakan ini termasuk kelompok masyarakat tidak mampu atau miskin yang dibuktikan dengan data dari DTSEN.
Tujuannya agar pemerintah dapat menyalurkan bantuan pelayanan kesehatan tepat sasaran. Bahwa mereka yang benar-benar tidak mampu meraih fasilitas kesehatan mendapatkan hak yang sama untuk mengobati dan merawat kesehatan tubuhnya.
4. Maksimal Subsidi Tunggakan Iuran BPJS Selama 24 Bulan
Untuk jangka waktu penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini masih dalam pembahasan yang serius dan belum ada keputusan akhirnya mengenai besaran iuran yang akan diputihkan. Termasuk bagaimana kebijakan dan ketentuan lebih spesifiknya.
Akan tetapi, kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, tunggakan yang akan dihapuskan maksimal selama 24 bulan atau 2 tahun.
Sekalipun peserta yang menunggak sudah lebih dari 2 tahun, contohnya sudah menunggak sejak tahun 2014, durasi tunggakannya tetap akan dihitung selama 24 bulan saja dan tetap dibayarkan oleh pemerintah selama peserta tersebut sudah memenuhi persyaratan sebelumnya.
5. Sumber Anggaran untuk Menutupi Iuran BPJS yang Tertunggak
Menteri Keuangan Purbaya menjamin bahwa kementerian yang dipimpinnya sudah mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk mengatasi persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut.
Anggaran sebanyak Rp 20 triliun tersebut sudah dianggarkan dalam APBN tahun 2026 nanti. Meski belakangan ini Menkeu Purbaya tengah menjadi sorotan karena dinilai pelit, akan tetapi untuk program pemutihan ini ternyata cukup fleksibel.
Baginya, yang terpenting BPJS Kesheatan melakukan perbaikan pengelolaan dan manajemen data peserta BPJS Kesehatan. Khususnya meminta BPJS Kesehatan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga bisa mengurangi program-program yang kurang efisien.
Selaras dengan Menkeu, Ali Ghufron pun mengiyakan bila penerima program pemutihan BPJS ini tepat sasaran maka tidak akan mengganggu arus kas keuangan di lembaga asuransi kesehatan punya pemerintah.
Beberapa media online menuliskan kalau pemerintah tengah mengkaji perlu atau tidaknya memberikan opsi fasilitas penghapusan tunggakan ini untuk peserta mandiri kelas 3. Sampai saat ini belum ada keputusan yang jelas terkait itu.
Namun, apabila Anda belum berkesempatan mendapatkan program pemutihan BPJS ini bisa memanfaatkan Program Rehab BPJS Kesehatan untuk melunasi tunggakan dengan cara diangsur beberapa bulan.
Dengan adanya program pemutihan BPJS ini diharapkan masyarakat kembali mampu dan aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan rutin membayarkan iuran setiap bulannya.
